Hati-Hati Mengetik, Ruang Digital Akan Menyimpan Jejak Selamanya
Kisah Dwi Sasetyaningtyas, mantan penerima beasiswa LPDP yang viral karena pernyataan “cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan” dapat dijadikan sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana kesalahan komunikasi bisa meledak menjadi bola api liar di ruang publik . Kasus ini dapat dilihat bukan sekadar soal pilihan kewarganegaraan, tetapi tentang bagaimana seorang figur kehilangan kendali ketika pernyataan pribadi dikonsumsi ribuan orang di ruang publik. Dwi yang belakangan meminta maaf mengaku bahwa ucapannya lahir dari rasa frustasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), bukan niat untuk merendahkan bangsa sendiri. Namun sayangnya, publik sudah terlanjur membentuk opini berdasarkan potongan video yang viral terlebih dahulu.
Dilihat dari sisi komunikasi publik, kasus ini menunjukkan betapa bahayanya batas antara ruang privat dan publik di media sosial. Dwi yang merupakan alumni ITB dan pendiri sejumlah gerakan sosial seperti Sustaination dan Cerita Kompos, sebenarnya memiliki rekam jejak kontribusi untuk Indonesia. Namun semua itu seolah sirna karena satu unggahan yang tidak sensitif. Ini yang disebut dalam komunikasi sebagai efek primacy, kesan pertama yang terbentuk di benak publik sulit dibendung meskipun kemudian ada klarifikasi .
Pemerintah pun ikut buka suara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyentil bahwa sikap skeptis terhadap masa depan Indonesia adalah sebuah pandangan keliru. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Stella Christie menekankan bahwa beasiswa negara adalah hutang budi, dan kegagalan memahami hal ini mencerminkan lemahnya pendidikan moral yang seharusnya ditanamkan sejak awal.
Dari perspektif Public Relations (PR), yang perlu dipetik dari kejadian ini adalah pentingnya empati dalam berkomunikasi. Dwi telah menyampaikan permintaan maaf dan menegaskan cintanya pada Indonesia dengan segala harapan dan tantangannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa memisahkan antara kekecewaan pribadi seseorang dengan identitas kebangsaannya? Dan yang lebih penting, bagaimana kita memastikan para penerima beasiswa negara benar-benar memahami bahwa pendidikan yang mereka raih adalah amanah, bukan sekadar fasilitas?
Penulis: Aryo Meidianto