Dari kacamata Public Relations (PR)—khususnya Government Public Relations (GPR)—komunikasi publik para pejabat di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal konsistensi, empati, dan manajemen krisis, meskipun adopsi media digital terus meningkat. Idealnya, PR pemerintah berfungsi membangun hubungan timbal balik yang seimbang (two-way symmetrical communication) demi menciptakan kepercayaan publik (public trust) dan melayani masyarakat. Namun, dalam praktiknya, gaya komunikasi yang ditampilkan para pejabat sering kali bertolak belakang dengan prinsip-prinsip PR strategis.

Kesenjangan antara idealisme keilmuan PR dan realitas komunikasi birokrasi ini menjadi semakin kontras di tengah derasnya arus digitalisasi. Pemerintah memang telah memanfaatkan kanal digital secara masif, tetapi frekuensi kemunculan di media sosial tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas relasi publik yang terbangun. Justru di sinilah letak persoalannya: kehadiran digital yang tinggi kerap tidak diimbangi oleh kecakapan membangun dialog, membaca aspirasi, dan merespons krisis secara etis. Berikut adalah analisis singkat dari SEQARA Communications mendalam mengenai komunikasi publik pejabat Indonesia dari perspektif Public Relations.

1. Masih Terjebak dalam Model Komunikasi Satu Arah (One-Way Model)

Secara teoretis, PR modern mengedepankan dialog dan partisipasi masyarakat. Namun, banyak pakar menilai komunikasi pejabat kita masih bersifat elitis, normatif, bahkan feodal.

Perspektif PR: Pejabat sering memosisikan diri sebagai pihak yang “menggurui” atau sekadar menyosialisasikan kebijakan tanpa membuka ruang untuk mendengar. Akibatnya, hubungan yang terbangun bersifat asimetris, di mana aspirasi masyarakat diperlakukan sebagai angin lalu ketimbang umpan balik (feedback) yang berharga untuk evaluasi kebijakan. Padahal, dalam kerangka two-way symmetrical communication, publik bukan sekadar target pesan, melainkan mitra yang setara dalam proses penyusunan dan perbaikan kebijakan.

Akar masalahnya sering kali terletak pada budaya birokrasi yang masih hierarkis. Komunikasi dipersepsikan sebagai instruksi dari atas ke bawah, bukan sebagai ruang pertukaran makna. Ketika seorang pejabat tampil di depan publik semata-mata untuk “mengumumkan” tanpa kesiapan menerima pertanyaan kritis atau masukan, maka yang terbentuk bukanlah relationship yang sehat, melainkan relasi kuasa yang kaku. Dampaknya, jarak antara pemerintah dan warga justru melebar di saat teknologi seharusnya mempersempitnya.

2. Lemahnya “Narasi Tunggal” dan Koordinasi Antarlembaga

Fenomena kegaduhan komunikasi sering terjadi ketika satu kebijakan direspons secara berbeda oleh menteri atau pejabat yang berbeda.

Perspektif PR: Dalam manajemen reputasi, ketiadaan strategi komunikasi yang matang dan terencana merupakan blunder besar. Meskipun pemerintah telah memiliki instrumen seperti Inpres No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik untuk mendorong penyebaran “narasi tunggal,” realisasinya di lapangan sering kali jebol akibat ego sektoral atau pernyataan spontan tanpa keselarasan data.

Ini adalah persoalan klasik yang berulang: satu kebijakan, banyak suara, dan tidak ada konsistensi pesan. Ketika kementerian A mengatakan satu hal dan kementerian B menyampaikan hal lain, publik bukan lagi menerima informasi yang utuh, melainkan kebingungan kolektif. Dari sudut pandang PR, kegagalan menyatukan bingkai pesan (message framing) ini meruntuhkan otoritas komunikasi pemerintah secara menyeluruh. Narasi tunggal bukan sekadar soal keseragaman kata, melainkan soal koordinasi antarpihak yang menuntut kedisiplinan internal dan kepemimpinan komunikasi yang kuat di tingkat teratas.

3. Defisit Empati dan Sensitivitas Krisis (Sense of Crisis)

Banyak pernyataan pejabat di ruang publik atau media sosial yang dinilai defensif, menyalahkan masyarakat, atau kurang peka terhadap realitas ekonomi rakyat—misalnya terkait isu pajak, harga pangan, atau ketenagakerjaan.

Perspektif PR: Salah satu pilar utama PR adalah etika komunikasi dan empati. Gaya bicara yang arogan atau penggunaan bahasa simbolik yang gegabah sangat rawan memicu polarisasi. Di era digital, potongan video atau kutipan pernyataan kontroversial sangat mudah viral, mengaburkan substansi kebijakan, dan secara instan merusak legitimasi serta reputasi institusi itu sendiri.

Empati dalam komunikasi publik bukanlah kelemahan, melainkan fondasi kredibilitas. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, nada bicara yang menggurui atau pembelaan diri yang berlebihan hanya akan memperdalam luka kepercayaan. Seorang praktisi PR memahami prinsip dasar: sebelum menjelaskan kebijakan, dengarkan dan akui dulu apa yang dirasakan publik. Ketiadaan sense of crisis inilah yang membuat banyak pernyataan pejabat terasa tumpul dan kontraproduktif, meskipun secara teknis tidak salah.

4. Jebakan Populisme Digital vs. Pelayanan Informasi

Media sosial berhasil mentransformasi pola interaksi pemerintah menjadi lebih cepat dan interaktif. Banyak pejabat kini aktif membuat konten digital.

Perspektif PR: GPR yang sehat bertujuan memperkuat literasi publik dan transparansi kebijakan. Namun, ada kecenderungan pejabat (Gubernur, Walikota, Bupati, atau anggota Dewan) terjebak pada populisme digital—yakni sekadar memproduksi konten yang menghibur demi mendongkrak popularitas personal secara instan. Strategi ini berbahaya karena hanya membangun citra di permukaan tanpa menyelesaikan substansi masalah komunikasi publik yang sesungguhnya.

Dilemanya nyata: kehadiran digital yang ceria memang ramah algoritma, tetapi sering kali mengorbankan kedalaman pesan. Konten yang menampilkan sisi personal pejabat boleh jadi menarik, namun ketika hal itu menjadi fokus utama dan menggeser fungsi pelayanan informasi, publik kehilangan akses terhadap substansi kebijakan. PR pemerintah yang matang membutuhkan keseimbangan antara kedekatan humanis dan kejelasan informasi publik—bukan sekadar upaya menjadi selebritas di ruang digital.

5. Manajemen Krisis yang Lambat

Saat terjadi blunder komunikasi atau krisis kebijakan, respons klarifikasi dari pihak pemerintah sering kali lambat, multitafsir, atau bersifat reaktif.

Perspektif PR: Penanganan krisis yang tidak tuntas menciptakan ruang bagi spekulasi dan disinformasi. Tanpa Crisis Management Plan yang kuat, upaya pemulihan citra (image repair) justru akan terus memicu kebingungan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat secara akumulatif.

Kecepatan dan ketepatan adalah jantung manajemen krisis. Dalam lanskap komunikasi digital yang bergerak sangat cepat, keterlambatan merespons sama artinya dengan menyerahkan ruang narasi kepada pihak lain. Setiap jam keheningan memberi kesempatan bagi disinformasi untuk menyebar dan mengakar. PR pemerintah tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan menunggu “suasana tenang” sebelum berbicara; yang dibutuhkan adalah protokol tanggap krisis yang jelas, juru bicara yang terlindungi data, dan keberanian untuk mengakui kekeliruan secara jujur sejak awal.

Rekomendasi PR

Agar komunikasi publik tidak lagi memicu kegaduhan, para pejabat di Indonesia perlu menggeser gaya bicaranya menjadi lebih transparan, dialogis, partisipatif, responsif, dan beretika. Pengendalian ego sebelum berbicara di depan pers dan pelibatan praktisi PR profesional atau juru bicara yang kompeten di setiap lini birokrasi menjadi kunci mutlak agar komunikasi berfungsi sebagai jembatan kebijakan, bukan justru sebagai sumber masalah.

Lebih jauh, diperlukan transformasi yang sistematis, bukan sekadar perbaikan gaya bicara sesaat. Pertama, peningkatan kapasitas komunikasi strategis bagi seluruh aparatur, bukan hanya yang bertugas di bidang kehumasan. Kedua, penguatan fungsi kehumasan pemerintah (GPR) sebagai arsitek narasi, bukan sekadar tim dokumentasi. Ketiga, pembangunan budaya birokrasi yang menghargai umpan balik publik sebagai masukan substantif. Dan keempat, evaluasi berkala terhadap efektivitas komunikasi publik dengan tolok ukur kepercayaan masyarakat, bukan sekadar jumlah tayangan atau pengikut di media sosial.

Pada akhirnya, komunikasi publik yang baik adalah investasi jangka panjang bagi kepercayaan. Ketika pejabat berbicara dengan jujur, mendengarkan dengan tulus, dan merespons dengan tangkas, maka fungsi GPR sesungguhnya—membangun hubungan timbal balik demi kepentingan publik—dapat benar-benar terwujud.

Penulis: Adit